INFO : "Peserta Seleksi kompetensi dasar (SKD) wajib hadir 2 jam sebelum jadwal yang telah ditetapkan, apabila ada keterlambatan dari jadwal yang telah ditetapkan maka panitia tidak akan mentoleril, otomatis peserta gugur dan tidak dapat mengikuti SKD. Ini menjadi bagian dari SOP pelaksanaan SKD BKN."

 

Poltekip Poltekip

 

Tahapan Seleksi

1. Seleksi Administrasi
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
3. Seleksi Lanjutan
a. Seleksi Kesehatan
b. Seleksi Kesamaptaan
c. Seleksi Tulis Psikotes dan Wawancara Psikotes
d. Seleksi Wawancara, Pengamatan Fisik dan Keterampilan (WPFK)

Syarat Unggah Dokumen Pendaftaran

1. Surat Lamaran bermaterai Rp. 6.000,-
2. e-KTP / Surat Keterangan telah malakukan perekaman e-KTP
3. Ijasah dan Transkip Nilai Asli
4. Nilai Raport Kelas XII Asli
5. SKCK Asli
6. Akte Lahir / Surat Keterangan Lahir Asli
7. Surat Keterangan berbadan sehat, tidak buta warna, dan tidak tuli dari dokter RS. Pemerintah Asli
8. Surat Keterangan belum menikah dari Lurah/Kepala Desa Asli
9. Surat Pernyataan 6 Poin
10. Pas Foto berlatar belakang Merah (Poltekip) dan Biru (Poltekim)
11. Tanda Bukti cetak registrasi dari SSCNDIKDIN

Selamat Datang di Seleksi Calon Taruna/i Sekolah Kedinasan

Selamat Datang di Seleksi Calon Taruna/i Sekolah Kedinasan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Informasi pengumuman dapat diunduh disini. Untuk mendapatkan username dan password, langkah yang harus anda lakukan pertama kali adalah melakukan pendaftaran di https://sscndikdin.bkn.go.id. Untuk Unggah dokumen di http://catar.kemenkumham.go.id.

alur sekolah kedinasan

Info Kontak

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Jl. HR. Rasuna Said kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia-12940

Telp. : 021-5253004 / +62 812 4060 6742

twitter: @catarkumham

Counter Pengunjung

Today 1093

Yesterday 1674

Week 6062

Month 77067

All 168197

Currently are 16 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

© 2018 Pusat Data dan Teknologi Informasi - Kementerian Hukum dan HAM R.I.